Rekrutmen Tenaga Kerja PLTU Indramayu Tidak Transparan

Pelaksanaan pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jabar utara yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu kini memasuki tahun kedua. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kapan dimulainya perekrutan tenaga kerja massal oleh kontraktor maupun sub kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan perekrutan tenaga kerja.*

Padahal untuk pekerjaan pembangunan, sejumlah instalasi yang saat ini sedang berjalan, penyerapan tenaga kerja disalah satu pembangkit tenaga listrik milik Negara yang berkapasitas 3 x 300 megawatt itu diperkirakan mencapai ribuan orang. Sayangnya, sejauh ini pihak pelaksana proyek belum mengakomodir sepenuhnya tenaga kerja lokal.*

Tentu saja kondisi itu membuat pencari tenaga kerja khususnya putra daerah setempat menjadi gerah. Mereka mengaku kesulitan untuk bias bekerja di proyek PLTU. Apalagi terindikasikan pada proyek yang menelan biaya pembangunan sebesar Rp. 7,9 triliun itu cenderung lebih menggunakan tenaga kerja dari luar daerah. “ Hanya yang punya uang saja yang bias masuk ke PLTU,” ungkap Misbakh (27), warga setempat.*

Putra daerah sendiri, kata dia, hanya sebagian kecil yang sudah bekerja di proyek PLTU. Itupun kapasitasnya hanya sebagai pelengkap. Sebab, dominasi tenaga kerja masih banyak berasal dari luar daerah. Bahkan system perekrutannya bersifat sembunyi-sembunyi alias tidak transparan. “ Kalau tenaga ahli mungkin ketersedian dari putra daerah masih terbatas, tapi kalau tenaga kasar saja masih didatangkan dari luar daerah, apa itu pantas ?, ini justru menyakitkan bagi putra daerah Indramayu,” tegasnya lagi.*

Ditambahkannya, warga sekitar lokasi proyek PLTU menagih komitmen pihak PLN maupun pelaksana proyek yang sudah berjanji akan memprioritaskan tenaga keja dari putra daerah. Sebab sejauh ini pihak pelaksana proyek belum serius merealisasikan janjinya. Ditempat terpisah, ketua Forum Intelektual Muda Indramayu (FIMI), Soekardi. ST angkat bicara, “ sebaiknya pihak PLN dan pelaksana proyek cepat-cepat merealisasikan janjinya kepada warga setempat, sebab jika tidak segera direspon aspirasinya dikhawatirkan akan terjadi gejolak, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi jalannya pembangunan proyek tersebut,’ ujarnya.*